Peningkatan Kinerja ala Pacuan Gajah

Pernahkah anda menyaksikan pacuan gajah? Saya sendiri sulit membayangkan. Sepertinya kurang seru. Atau malah membosankan. Karena sulit untuk dibayangkan ini pula barangkali yang membuat saya tidak begitu memahami teori pacuan gajah. Kali pertama saya abaca artikel galloping elephant yang ditulis oleh Rainey dan Stainbeurer terasa begitu memikat. Tak lain dan tak bukan ya karena judulnya: galloping elephant. Hanya saja, untuk memahami secara mendalam dan merasuk butuh beberapa hari merenung.

‘Petunjuk’ itu justru saya dapatkan saat harus berjalan sejauh satu kilo ditengah terik matahari 32 derajat celcius menjemput Amira pulang sekolah. Begitulah…tiba-tiba muncul saja di kepala. Kalau membayangkan pacuan gajah begitu sulit, mungkin bisa kita ubah saja gajah itu menjadi kuda. Memahami teory pacuan gajah atau galloping elephant dalam mencari penentu kinerja instansi pemerintah akan sangat mudah jika kita bayangkan sebuah pacuan kuda atau malah karapan sapi? Wah kalau seperti ini jadinya bisa teori karapan sapi ya. Hehehe…

Dalam pacuan, menurut anda, kuda seperti apakah yang bisa memenangkan pertandingan? Terus terang saya tidak mempunyai pemahaman yang baik tentang perkudaan. Baiklah, saya kutipkan saja ya dari http://epetani.pertanian.go.id/diskusi/cara-memelihara-kuda-7537. Begini katanya:

“Dalam perawatan kuda biaya yang diperlukan per bulannya sekitar 2 juta rupiah/ekor. Sedangkan untuk kuda pacu Juara bisa sampai 15 juta per bulannya. Ini karena perlu perawatan super intensif. Mulai dari makanannya yang khusus dibandingkan kuda yang lain, kemudian kunjungan dokter hewan dalam pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala. Kemudian belum lagi untuk pelatihan tiap harinya untuk dijadikan kuda pacuan,” tandasnya.

Wow, ternyata biaya untuk satu kuda pacuan besarnya melebihi dua kali lipat penghasilan saya selam satu bulan. Kalau kita identifikasikan kebutuhan kuda tersebut maka hal-hal yang harus dipenuhi adalah: nutrisi, perawatan kesehatan, dan pelatihan. Ketiga hal tersebut pastilah kualitasnya harus di jamin. Untuk pelatihan, kuda pacuan tidak mungkin berlatih di jalanan. Ia membutuhkan arena balap yang menyediakan yang membuatnya bisa berlari bebas. Itu dari sisi kudanya.

Kuda pacuan tentu tidak bisa memenangkan pacuan tanpa joki yang handal. Menjadi joki membutuhkan keberanian karena pacuan kuda mengandung resiko yang tinggi. Resiko jatuh sangat memungkinkan sang joki meninggal atau cedera otak. Menurut informasi yang saya dapat dari sini: https://sandyputra.wordpress.com/2008/08/05/joki-kudapart-1/, untuk menjadi joki dibutuhkan pendidikan yang setingkat SMA selama tiga tahun. Hmmm…panjang juga ternyata ceritanya.

Kembali ke teori pacuan gajah. Untuk memudahkan memahaminya, kita tinggal mengubah kuda tersebut menjadi gajah. Ups rupanya di Vietnam ada pacuan gajah. Kalau penasaran silakan lihat di sini: http://www.portalkbr.com/asiacalling/indonesia/senibudaya/2979824_5025.html. Bahkan acara ini menjadi event kebanggaan masyarakat. Sebagaimana pacuan kuda, tipikal gajah-gajah pemenang juga mengikuti hukum alam yang sama. Nutrisi dan pelatihan yang berkualitas hingga membuatnya unggul disbanding yang lain.

Kalau Rainey dan Steinbeurer mengemukakan idenya tentang galloping elephant, maka elephant ini hanyalah digunakan untuk mengibaratkan sifat instansi pemerintah. Sebagaimana sifat elephant: besar, lamban dan tidak lincah, begitu pula lah instansi pemerintah. Hanya saja menurut kedua peneliti tersebut, diantara gajah-gajah dengan segenap atributnya tersebut, ada gajah-gajah yang menang dalam pacuan dan ada gajah  yang super lelet. Nah, apa yang membedakan antara gajah pemenang dan gajah pecundang? Atau kalau kita tarik ke pacuan kuda, apa yang membedakan kuda pemenang dan kuda pacuan? Bisakah kuda-kuda yang hanya makan rumput liar nan kering, tinggal dikandang yang sempit, dan tidak pernah dilatih berpacu?

Saya yakin jawaban anda tidak. Demikian halnya dengan saya. Begitu juga dengan instansi pemerintah. Kalau perbandingn dengan kuda ataupun gajah terlihat ekstrim, mungkin kita bisa bandingkan dengan rekan sebayanya, sector privat. Mengapa dalam banyak hal perusahaan sering dianggap lebih berkinerja disbanding instansi pemerintah? Mengapa pegawai swasta sering dipuji karena kerja kerasnya dibandingkan PNS?

Mungkinkah hal ini semata karena factor individu PNS yang memang dari sononya sudah malas, korup, dan lelet? Apakah memang dari sono nya pegawai swasta lebih cerdas, ulet, dan rajin?

Menurut anda, apa yang membedakan keduanya. Saya sendiri yakin bukan individunya. Hehehe…membela diri. Sebagaimana temuan Reiney dan Steinbeuer, kunci utamanya adalah:

“Supportive behaviors from external stakeholders such as political authorities; agency autonomy in refining and implementing its mission; high “mission valence” (an attractive mission), a strong mission-oriented culture; certain leadership behaviors; and task design”.

Jadi, produk perilaku para punggawa negara adalah hasil dari sekumpulan factor di atas. Dari sisi external stakeholders, anda pasti sepakat dengan saya bahwa birokrat sulit bergerak secara mandiri karena sering direcoki kepentingan politik. Sering saya dengar bagaimana para anggota dewan ‘menitipkan’ proyeknya pada SKPD. Terpaksa, demi persetujuan anggaran SKPD mengakomodasi meski tidak sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya. Tentu hal ini beda dengan swasta di mana kepentingan politik tidak terlalu banyak terlibat. Belum lagi, kasus-kasus keberanian bendaharawan mengambil resiko mencairkan anggaran meski bukti pendukung kurang lengkap akibat tekanan dari atasan.

Kalau di runut lebih jauh akan berujung pada pertanyaan: apa yang menyebabkan para petinggi dan politikus melakukan tekanan-tekanan kepada birokrat. Aha, sepertinya teori planned behavior yang dikembangkan oleh Ajzen yang pernah saya baca beberapa minggu lalu bisa di terapkan di sini. Pada intinya, teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi pada kehendak seseorang. Untuk memahami teori ini dengan mudah, berdasarkan info yang saya dapat dari youtub, rumusnya begini CAN I Behave = C+A+N = I = Behave. C= perceived behavior Control, A= Attitude towards the behaviors, N= Subjective Norm, I= Intention. Jadi factor pendorong perilaku seseorang adalah control, attitude dan norm. Dengan mengetahui ketiga hal ini kita bisa memprediksikan apa yang akan dilakukan oleh seseorang.

Control atau perceived behavior control atau persepsi tentang control perilaku yang kuat akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap mampu atau tidaknya ia melakukan sesuatu.  Kalau anda perlu penjelasan lebih detail tentang hal ini silakan membaca blog berikut: http://wilyleo.wordpress.com/2012/03/05/planned-behavior-theoryplanned-behavior-theory/. Terus terang saya sendiri agak susah membahasakan kembali Bahasa Ajzen. Contoh sederhananya begini, liburan anak sekolah kali ini saya memutuskan untuk mengajak anak-anak jalan-jalan di sekitar kota saja, menjelajahi taman kota dan museum. Ingin sebenarnya melakukan treveling ke luar kota atau bahkan ke New Zealand. Hanya saja karena kesadaran bahwa saya tidak memiliki kendaraan, saya juga belum memiliki uang yang cukup, plus anak ketiga saya masih terlalu kecil untuk diajak jalan, keinginan saya untuk wisata ke luar Melbourne tidak sekuat city tour di wilayah Melbourne. Sebaliknya, keinginan saya menjelajah taman kota dan museum begitu kuat karena bisa dijangkau public transport, murah, plus sekaligus menjadi bahan tulisan saya tentang kebijakan public. Jadi, perceived behavior control lebih terkait pada bagaimana persepsi kita terhadap faktor-faktor yang memungkinkan kita melakukan sesuatu.

Kalau dikaitkan dengan pertanaan di atas tentang factor yang menyebabkan petinggi melakukan tekanan pada birokrat, ya karena mereka memiliki keyakinan kuat bahwa mereka bisa melakukannya. Mereka memiliki keyakinan atau persepsi bahwa otoritas yang mereka miliki, kedudukan yang mereka miliki, aturan undang-undang yang lemah memberikan mereka kesempatan untuk melakukan tekanan-tekanan. Kalau kita kaitkan dengan konsep pemberantasan korupsi yang diusung Robert Klitgaard dalam buku Corrupt Cities, kelemahan system lah yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Dalam rumusan Klitgaard (baca: http://www.warungkopipemda.com/penuntun-pemberantasan-korupsi-dalam-pemerintahan-daerah/) C = M + D – A (Corruption = Monopoly Power plus Discretion by Officials minus  Accountability). Sehingga, saran yeng diberikan oleh Klitgaard adalah bagaimana mengurangi monopoly dan diskresi plus meningkatkan akuntabilitas.

Attitude toward behaviour lebih berfokus pada individu atau si pelaku. Attitude terkait dengan sikap yang dimiliki oleh individu terhadap perilaku, bisa positif atau negatif. Sikap seseorang terhadap sesuatu dipengaruhi oleh belief system-nya. Kalau diusut-usut lagi, belief ini dipengaruhi juga oleh banyak hal, pendidikan, pengasuhan, referensi, dan segala hal yang memungkinkan seseorang memiliki satu persepsi positif atau negative terhadap sesuatu hal. Kalau seseorang menganggap bahwa fesbukan pada jam kerja adalah hal yang baik dengan alasan membangun network, ya fesbukan lah dia (hehehe..nyindiri diri sendiri). Sama halnya dengan korupsi, kalau seseorang menganggap bahwa mark up adalah hal biasa, ya kehendak untuk melakukan mark-up semakin besar. Alhasil, jika ia memiliki kesempatan, dalam hal ini kaitannya dengan perceived control behaviour, kita bisa memprediksi tidakan apa yang akan ia lakukan. Sebaliknya, kalau seseorang menganggap parcel di hari raya bagi seorang pejabat adalah haram maka kita juga bisa memprediksi reaksinya jika ia diberikan parcel.

Elemen ketiga adalah subjective norms. Norms terkait dengan bagaimana norma yang dianut oleh suatu masyarakat, atau kelompok atau lingkungan mendorong seseorang berperilaku tertentu. Kita bisa lihat contohnya di negeri sendiri dengan berbagai ragam kasus. Di jalan raya, misalnya, apa norma yang berlaku? Kalau perilaku pelanggaran lalu lintas dianggap umum oleh masyarakat tertentu maka, seseorang akan terdorong untuk mengikutinya. Sebaliknya, di Australia, misalnya, lalu lintas sangat teratur. Karena hal itu lah orang yang ugal-ugalan di negeri sendiri akan dengan kesadaran mengikuti aturan atau norma umum yang berlaku. Sama halnya dengan adanya calon anggota dewan yang tetap terpilih meskipun ia tersangkut berbagai masalah. Mengapa? Karena norma masyarakat yang permisif mendorong seseorang untuk berani melakukan hal-hal yang secara prinsip tidak dibenarkan.

Jadi, kedua teori di atas galloping elephant maupun planned behavior menurut saya sangat terkait. Keduanya dapat digunakan untuk melihat secara jernih kinerja PNS yang selalu saja dianggap malas dan tak berkinerja. Tulisan ini pada prinsipnya hanya ingin menjelaskan bahwa membicarakan kinerja PNS secara instansi atau individu tidaklah terlepas dari berbagai factor yang melingkupinya. Sehingga, peningkatan kinerja tak bisa hanya diharapkan dari perubahan perilaku PNS secara individu tapi secara integral yang mencakup perubahan organisasi, individu dan stakeholder, termasuk masyarakatnya sendiri. Implikasinya, kebijakan yang diambil guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah hendaknya tidak hanya sekedar ‘’memaksa dan menekan’’ para abdi masyarakat untuk ‘’prihatin namun berkinerja’’. Namun, bagaimana seharusnya instansi terkait mampu membuat kebijakan integrative yang mendukung terciptanya lingkungan mendukung PNS berkinerja hebat.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s