Hati-hati membaca Indeks Persepsi Korupsi (Bagian 2)

Saya pikir akuntansi itu ilmu yang sudah ‘mati’, sampai dunia berakhir ujungnya debet kredit. Masih teringat teori akuntansi yang saya dapatkan lima belas tahun lalu, pembahasannya seputar kapan diakui sebagai transaksi dan bagaimana pencatatannya. Makanya, saya lebih memilih topik akuntansi manajemen untuk riset saya. Titik beratnya pun justru lebih dekat ke area public administration dari pada akuntansi.

Ternyata ‘tuduhan’ saya salah. Workshop tentang good governance dan conference yang saya ikuti tiga hari lalu sepertinya telah men’shift paradigm’ yang selama ini bercokol di kepala. Baru sadar bahwa saya benar-benar kurang update dengan perkembangan akuntansi.

Yang pasti, selain membuka wawasan tentang perkembangan sistem pelaporan corporate, satu hal dari kegiatan tersebut yang merubah pandangan saya: korupsi tak hanya terjadi di pemerintah, kejahatan keuangan di swasta pun tidak kalah mengerikan.

Workshop corporate governance yang saya ikuti sebenarnya masih pada tingkat introductory saja. Kulit-kulitnya saja. Tapi cukup menjadi ‘hook’ untuk menggali, membandingkan, dan mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di swasta yang, bisa jadi, cocok untuk di adaptasi (bukan adopsi) di pemerintahan.

Materi yang diberikan lebih banyak pada peran board members atau dewan komisaris dan direktur. Awalnya saya berfikir, waduh..kok begini..sepertinya gak cocok buat saya workshop-nya. Cuma saya pikir tidak ada salahnya. Hanya perlu sedikit men-swicth pikiran mengubah board members jadi DPRD dan direktur jadi kepala daerah untuk memudahkan pemahaman. Jadilah sudah.

Salah satu studi kasus yang dibahas dalam sesi itu adalah skandal traders forex tahun 2004. Skandal tersebut merugikan salah satu bank besar di Australia, NAB, hingga menjapai 360 juta dollar atau sekitar 3,6T rupiah. Menurut jaksa, kasus ini disebabkan oleh “the mixture of personal ambition, arrogance, and corporate culture” hingga membuat pelaku melalaikan kewajiban hukum terhadap bank, manajemen, dan pemegang saham.

Laporan PriceWaterhouseCoopers (PWC) menyatakan bahwa kejadian ini tak lepas dari pengawasan yang tidak memadai, kelemahan prosedur, kegagalan risk management system, dan ketiadaan financial control pada divisi terkait. PWC juga mengatakan bahwa “there was not a suitable compliance culture within the markets division of NAB and there was a tendency to suppress bad news rather than be open and transparent about problems”. Lagi-lagi culture disebut.

Kasus lain ternyata juga menimpa bank besar lainnya di Australia, diantaranya ANZ dan Commonwealth. Kasus ANZ setidaknya mempengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat karena telah mengakibatkan kerugian sebesar 721,6 juta dollar atau sekitar 7,216T rupiah. Sama halnya dengan skandal commonwealth bank yang diduga telah menyebabkan kerugaian sebesar 76juta dollar.

Bagi saya yang begitu lugu, kasus-kasus tersebut membuat terperangah. Kok bisa? Bukannya tata kelola corporate jauh lebih canggih dibanding sektor publik? Bukankah pengelolaan SDM juga jauh lebih baik? Bukankah pegawainya jauh lebih professional dibanding PNS? Di Australia lagi?

Karena penasaran saya coba telusur melalui mbah google. Link ini: http://www.news.com.au/finance/business/asic-whitecollar-crime-data-tip-of-the-iceberg-in-australia/news-story/8be0680fa30f1aba4b8d982db22e2a96) memberitakan bahwa kasus kejahatan kerah putih di Australia ibarat gunung es yang hanya terlihat puncaknya saja. Kasus kasus yang muncul dipermukaan jauh lebih sedikit dibanding yang sebenarnya ada. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Greg Medcraft, ketua Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC). Ia mengatakan pula bahwa “Australia as a ‘paradise’ for white-collar criminals due to lax penalites”.

Menelusur lebih jauh tentang kejahatan kerah putih ini, saya menemukan grafik “countries with largest tax evasion amount yang bersumber dari Richard Murphy Tax Justice Network yang menempatkan Amerika Serikat sebagai ranking pertama dengan jumlah 337M dollar diikuti Brazil, Itali, Rusia, Jerman, Prancis, Jepang, Cina, Inggris, dan Spanyol. Untuk lengkapnya silakan langsung ke link http://www.taxresearch.org.uk/Blog/2013/09/28/how-gig-is-tax-evasion-the-guardians-visualisations-based-on-my-work/) . Hmm…semakin membuat dahi berkerut…begini rupanya….

Pengembangan dan perbaikan terus menerus atas implementasi good corporate governance pada dasarnya merupakan respon atas kasus-kasus tersebut. Termasuk, apa yang dipresentasikan oleh dua orang peserta conference atas penelitiannya tentang pelaporan ESG atau environment and sustainability governance. Hmm…saya baru tau sodara-sodara kalau di swasta pun ada pelaporan atas dampak lingkungan dan sustainability-nya.

Di saat yang sama, seorang kawan dari Indonesia menyatakan bahwa sebenarnya kita juga sudah menerapkan system pelaporan seperti itu. Proses alih kebijakan pelaporan sebenarnya sudah terjadi, hanya saja, katanya, ‘ruh’ nya belum dapet. Termasuk, hasil penelitian salah seorang peserta dari Malaysia dimana good corporate governance hanya sekedar men’tick’ dari serangkaian pemenuhan penilaian. Secara formal sudah. Esensinya…entahlah. Kok bisa? Tentu ini menjadi satu bahasan kajian tersendiri. Bisa jadi, penyebabnya sama halnya dengan kasus yang saya sebutkan di atas, budaya organisasi.

Kalau begitu, mengapa dalam setiap perankingan di tingkat internasional negara-negara maju tersebut tidak pernah ‘tersentuh’? Kenapa dalam banyak perankingan, semacam doing business dan dan survey corruption perception index (CPI) mereka selalu berada di papan atas?

Baiklah, mari kita telusuri CPI atau indeks persepsi korupsi. Menurut transparency.org dinyatakan: based on expert opinion, the Corruption Perception Index measures the perceived levels of public sector corruption worldwide. Saya geris bawahi, CPI hanya menyasar public sector dalam hal ini instansi pemerintah. Tidak ada hubungannya dengan private sector.

Karena yang di survey hanya persepsi terhadap korupsi di pemeritahan, maka kejahatan sektor corporate tidak akan pernah terjamah oleh CPI. Kagak ngaruh. Sebesar apapun para white collars ini melakukan penjarahan uang yang merugikan para investor maka kejahatan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap CPI. Ya karena, CPI hanya menyasar instansi pemerintah. Hanya persepsi terhadap korupsi di lingkungan pemerintahan itu saja. Klo swasta? Bablas…blas..

Hal yang sama ternyata juga sudah dikemukakan oleh Dan Hough (lihat link https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/01/27/how-do-you-measure-corruption-transparency-international-does-its-best-and-thats-useful/) yang juga mengkritisi indeks ini. CPI hanya mengukur korupsi di sektor public, instansi pemerintah saja. Dia katakan “It says nothing about corruption in private business – say, the Libor scandal in Britain, or the recent VW emissions scandal in the United States. These events involve private actors, but they have very real public impacts, whether on the interest rates that people pay on their mortgages or on public health”. Katanya…nothing about corruption in private business, meski dan meski have very real public impacts.

Hasil dari workshop dan conference yang saya ikuti kali ini setidaknya merubah secara frontal pandangan saya terhadap swasta dan barat. Ternyata, mereka juga punya masalah. Ternyata, mereka sama juga dengan kita yang bekerja di pemerintahan, sama saja dengan kita yang hidup di negara berkembang. Ketika celah dan kesempatan terbuka, niat buruk bisa menuntun siapa saja menuju jurang korupsi.

Jadi, tak perlu malu dan tak perlu minder menjadi orang Indonesia. Tak perlu minder menjadi PNS. Tentu, ini bukan berarti kita membiarkan praktik korupsi di lingkungan pemerintah. Kita tetap harus berupaya sekuat tenaga untuk terus berbenah. Hanya saja, perlu disadari pula bahwa negara-negara yang kita anggap maju pun juga memiliki masalah yang tidak jauh berbeda.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s