Strategi Australia Atasi Kesenjangan Sosial (Welfare State 2)

Hari kamis lalu Amira membawa surat dari sekolah. Antara harap dan sesal. Surat itu adalah surat pemberitahuan untuk orang tua bahwa pemerintah akan memberikan potongan biaya sekolah sebesar 50%. Biaya sekolah bagi warga negara australia pada dasarnya ditanggung oleh pemerintah. Sementara bagi pendatang tergantung visa yang di pegangnya. Kebetulan saya termasuk yang mendapat gratisan itu. Jika tidak maka biaya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya sebesar $9,676.

Biaya sekolah yang dimaksud dalam surat yang dibawa Amira adalah parent contribution yang besarnya $170 dan dibayar setiap awal tahun. Tidak terlalu mahal untuk ukuran sekolah swasta di Indonesia. Namun, kalau bisa mendapatkan pengurangan kenapa tidak? Di satu sisi agak resah juga karena pagi harinya saya sudah langsung mentransfer uang tersebut. Wah…jangan sampai yang sudah membayar tak bisa mendapatkan diskon.

Sorenya saya berniat ke sekolah. Di jalan saya buka-buka kembali surat tersebut. Saya baca kembali dengan baik termasuk formulir dan halaman belakang yang menyatakan eligibility-nya. Mulai ragu… Sampai sekolah langsung saya tanyakan. Aha….ternyata saya tidak eligible. Saya memang tidak membaca baik-baik bahwa di halaman belakang dinyatakan bahwa salah satu prasyaratnya: “be an eligible beneficiary within the meaning of the State Concessions Act 2004, that is, be a holder of Veterans Affairs Gold Card or can be an eligible Health Care Card (HCC) or Pensioner Concession Card (PCC) holder or be a temporary foster parent”.

Seminggu sebelumnya, saya juga mendapat surat yang hampir sama dari sekolah Ayla. Saya heran juga dengan biaya pendidikan yang harus saya bayar. Informasi sebelumnya biaya yang harus dibayar sebesar $315 per term/per 3 bulan. Hanya saja dalam invoice yang dikirim ada jumlah tersebut berkurang karena adanya ‘less fee subsidy’ dengan nilai yang sama. Sempat bersorak. Kalau demikian saya hanya perlu membayar biaya pemeliharaan $50. Lagi-lagi ternyata saya salah. Setelah saya tanyakan ke pihak sekolah, hanya pemegang concession card yang berhak dengan subsidi tersebut.

Sebagiamana dalam pembahasan welfare state jilid 1, warga negara Australia mendapat berbagai tunjangan dari pemerintah. Dalam hal sekolah, para pemegang concession card tidak perlu membayar kindergarten fees. Mereka juga mendapat potongan parent contribution. Concession card diberikan kepada mereka yang berpenghasilan rendah, termasuk pensiunan. Concession card ini tidak hanya bisa digunakan untuk urusan sekolah tapi kesehatan dan fasilitas lainnya seperti transportasi. Bagi saya tarif transportasi di sini cukup mahal. Setiap hari setidaknya harus mengeluarkan $7 untuk menggunakan public transport yang terbilang sangat nyaman. Nah, bagi pemegang concession card mereka tak perlu membayar sebesar itu. Bahkan, tukang potong rambut pun memberikan tarif khusus bagi pensiunan.

Jadi, menjadi miskin di negeri yang menganut welfare state masih bisa menikmati pendidikan yang baik, fasilitas kesehatan yang Ok, juga public transport yang nyaman. Berbeda dengan di negeri kita. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Keluarga kaya akan dapat memberikan pendidikan yang baik bagi anak. Sebaliknya, anak miskin hanya mendapat pendidikan dari sekolah dengan fasilitas yang serba terbatas. Akhirnya, dalam kompetisi mendapatkan/mencipta pekerjaan kebanyakan dari  keluarga menengah ke atas yang mendapatkan penghasilan tinggi.

Suatu ketika saat mendengar informasi di radio tentang adanya beasiswa siswa miskin berprestasi saya hanya bergumam. Sudah miskin untuk mendapatkan beasiswa saja harus berprestasi.  Membeli buku saja tidak punya uang. Mau belajar waktunya habis untuk membantu memulung atau jualan koran. Bagaimana bisa berprestasi ya. Kalau bukan anak-anak super hebat tentu akan sulit sekali mendapatkannya.

Amartya Sen dalam konsepnya tentang kemiskinan menyatakan bahwa  kemiskinan bukan hanya masalah rendahnya penghasilan. Tapi, masalah capability deprivation/perampasan kemampuan. Dalam bukunya ‘Deprivation of Freedom’ dia menyatakan bahwa kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari apa yang dimiliki oleh seseorang (resource) tapi lebih pada ketiadaan kemampuan (capability). Dalama konteks di atas kemiskinan membuat orang tidak memiliki kemampuan yang sama untuk bisa bersaing secara sehat.

Sen mendefinisikan capability deprivation sebagai substantive freedom alias kebebasan substantif. Sederhananya, seseorang dinyatakan miskin bukan karena rendahnya penghasilan tapi hilangnya kebebasan untuk memilih. Memilih di sini diartikan sebagai memilih pendidikan yang baik, memilih mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, memilih makanan sehat, memilih pekerjaan yang sesuai keinginan, memilih tempat tinggal yang layak dan lainnya.

Nah, upaya kesejahteraan yang ditempuh Australia sejalan dengan konsep Sen tentang kemiskinan. Alhasil, orang tua yang miskin di sini tetap memiliki harapan masa depan yang baik bagi anak-anaknya. Rendahnya penghasilan tidak merampas kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Alhasil, anak-anak keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak orang kaya.

Gagasan Sen juga sejalan dengan teori keadilan dari John Rawls tentan prinsip-prinsip ‘equality of opportunity’. Kebijakan Australia dengan memberikan berbagai tunjangan setidaknya memberikan kesempatan bagi bagi warga negara yang kurang beruntung untuk membangun kapasitas individu. Sehingga, ia mempunyai kemampuan yang sama dengan mereka yang berasal dari keluarga mampu.

Pola pengentasan kemiskinan di Indonesia sebenarnya sudah mulai mengarah. Terlepas dari berbagai kemelut, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Sekolah gratis sudah mulai diterapkan di banyak pemerintah daerah meski masih pada tahap pendidikan dasar. Dalam hal kesehatan juga demikian, jamkesmas dan jamkesda adalah salah satu upayanya.

Kalau begitu, apa bedanya ya? Ataukah Indonesia harus menganut konsep welfare state dan memberikan berbagai tunjangan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan?

Baiklah, saya mencoba mengulas dari proporsi anggaran saja ya. Kembali pada grafik yang saya sebutkan di tulisan tentang pelayanan publik, 7,4% untuk pendidikan, 16,2% untuk kesehatan dan 35% untuk social security and welfare. Kalau kita bandingkan dengan pemerintah kita, anggaran kementerian pendidikan tahun 2013 sebesar 13,5%; kementerian kesehatan sebesar 7,3%. Kalau di total berdasarkan proporsi ya…tidak terpaut jauh. Bagaimana dengan 35%-nya? Di Indonesia jelas anggaran ini dialokasikan untuk kementerian lain. Kalau di lihat jenis belanjanya, pastilah melibatkan pembayaran untuk aparat dan ada juga untuk melaksanakan program yang langsung menyentuh masyarakat. Sementara di Australia sebesar 35% langsung masuk di kantong masyarakat yang membutuhkan, meski tentunya dikurangi untuk biaya administrasi kementerian terkait.

Tak perlulah Indonesia mentransfer 35% tersebut langsung ke masyarakat. Cukup dengan merubah wajah pendidikan kita secara total. Bayangkan seandainya jumlah 35% APBN dialihkan untuk pendidikan dengan memperbaiki sarana dan prasarana, membangun kurikulum yang mantap, serta meningkatkan kualitas guru. Tentu dengan asumsi bahwa semua program dan kegiatan dijalankan dengan efektif dan efisien.

Kalau pendidikan berkualitas bisa diakses seluruh masyarakat tentulah para PNS seperti saya tidak perlu mati-matian menyisihkan gaji untuk membayar asuransi pendidikan dan bimbingan belajar. Kalau pemerintah bisa memberikan jaminan pendidikan berkualitas tentulah para PNS bisa lebih fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakt meski penghasilan pas-pasan. Bisa jadi pula, akses pendidikan yang baik tersebut mengurangi keinginan pejabat untuk korupsi. Saya sendiri tak perlu berfikir menjadi seorang Kiyosaki dan memilih menjadi PNS sejati sebagaimana nama saya. Sebaliknya, jika saya memilih menjadi Kiyosaki saya juga tak lagi dibebani rasa berdosa karena tak bisa membekali anak dengan pendidikan yang baik saat jatuh. (masih bersambung)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s