Tentang sahabat: antara dedikasi dan karir

Usianya hanya selisih satu tahun dengan saya. Sejak awal bertemu saya bisa melihat bahwa ia berbeda dengan pegawai lainnya. Penuh semangat, optimis, cerdas dan yang terpenting dedikasinya terlihat. Meski begitu, ia baru menduduki eselon IV setelah hampir dua puluh tahun mengabdi di pemda tempat dia bekerja. Perkenalan saya dengannya sebenarnya sudah cukup lama. Sekitar akhir tahun 2008 saya mendapat penugasan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di sebuah pemerintah kabupaten. Karena penugasan ini pulalah saya dipertemukan dengannya. Kebetulan saat itu sahabat saya ini baru saja di tempatkan di Bappeda dan menangani masalah dokumen perencanaan strategis. Dari cara bicaranya sekilas saya bisa simpulkan bahwa ia adalah seseorang yang punya kepedulian dan hasrat ingin tahu yang besar. Intinya, nyambung saat kami mendiskusikan masalah perSAKIPan. Saya pun sempat meminta nomor kontaknya. Barangkali suatu saat saya mendapat penugasan di pemda ini lagi dia bisa menjadi counterpart saya.

Begitulah, waktu pun berjalan. Lima tahun kemudian atau tepatnya awal pertengahan tahun lalu saya ditakdirkan untuk bertemu kembali dengannya. Meski agak samar saya masih mengingat namanya. Sayang, dia sama sekali tidak mengingat saya. Biarlah, yang penting kisah pertemuan saya dengannya lima tahun lalu bisa menjadi semacam ice breaker untuk memperlancar komunikasi diantara kami.

Jujur sesaat sebelum surat penugasan disusun saya agak keberatan dengan penugasan yang diberikan. Bukan karena faktor kesulitan ataupun respon counterpart yang kurang baik. Tapi, lebih kepada faktor kebosanan karena hampir lebih dari empat tahun saya selalu dibebankan menangani masalah perSAKIPan. Sepertinya rasa bosan saya sudah mulai memuncak. Selain itu pada saat yang sama sudah mulai timbul rasa cinta saya untuk mencoba menjajal wilayah baru, yaitu masalah pengelolaan keuangan daerah. Tapi, ya…saya terima saja karena mungkin juga saat itu semua rekans kerja sedang sibuk dan tak ada yang punya waktu untuk menerima tugas tersebut. Saya hanya berharap akan mendapatkan hikmah dari setiap penugasan yang saya terima.

Harapan itu sebenarnya selalu terwujud. Meski merasa bosan tapi ada saja hal-hal baru yang saya jumpai pada setiap penugasan yang saya anggap membosankan tersebut. Baik dari sisi pemahaman, pengetahuan, metodologi ataupun dari sisi tentang figur-figur rekans pemerintah daerah yang menjadi counterpart saya. Terkait konsep akuntabilitas kinerja sendiri pada dasarnya saya sangat sepakat dan yakin jika konsep tersebut diterapkan akan berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Kalaupun hingga saat ini hasil evaluasi SAKIP dari menpan masih menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan saya yakin itu hanya karena adanya kesalahan pada metodologi penerapannya. Bukan pada konsepnya. Konsep akuntabilitas kinerja lebih sering dipahami sebagai seperangkat formulir yang wajib diisi oleh instansi pemerintah tanpa pemahaman yang mendalam tentang filosofi yang sesungguhnya. Pada prinsipnya penerapan konsep akuntabilitas itu sendiri seharusnya diawali atau diiringi dengan implementasi manajemen perubahan. Ya..kerana penerapan akuntabilitas sendiri mengharuskan instansi pemerintah untuk merubah pola pikirnya dengan lebih berorientasi pada kinerja.

Dari pemahaman seperti itulah saya selalu bersemangat untuk ‘mengkampanyekan’ akuntabilitas kinerja. Tak jarang dalam setiap pertemuan-pertemuan saya menemukan apatisme dari peserta yang terkadang memancing saya untuk mempertanyakan keandalan konsep akuntabilitas itu sendiri.

Ups…lalu apa hubungannya dengan cerita sahabat tadi ya…

Begini, sahabat ini adalah salah satu pendukung konsep akuntabilitas kinerja. Kebetulan pula dia yang menjadi penanggungjawab kegiatan yang akan kami lakukan. Sengaja, saya meminta sahabat ini untuk mengundang seluruh kepala bidang di seluruh SKPD dan kalau memungkinkan termasuk kepala SKPD untuk berdiskusi masalah indikator kinerja utama (IKU) atau dalam istilah sektor privat sering disebut sebagai key performance indicators. Kalau hanya sekedar membuat dokumen IKU saya bisa saja langsung memberikan draftnya karena kebetulan saya pernah melakukan kegiatan tersebut di pemda lain. Tapi, saya tidak yakin metode ini akan memuaskan semua pihak. Artinya, saya yakin suatu saat akan ada komplain dari SKPD bahwa mereka tidak dilibatkan dalam perumusan IKU. Tentu, hal ini akan menghambat proses pemanfaatan IKU dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Inilah yang saya hindari.

Nah, dalam pertemuan-pertemuan dengan kepala-kepala bidang inilah kami biasa menjadi tempat mengadukan kegalauan mereka. Dari rasa apatisme dengan apa yang kami tawarkan hingga keluhan-keluhan internal mereka. Terkadang, saya sendiri ikut larut dengan kegalauan tersebut dan muncul keraguan apa mungkin konsep ini bisa barbuat banyak untuk perbaikan kinerja. Saya tidak menyangka ditengah keraguan tersebut sang sahabat ini selalu bisa meyakinkan para kepala bidang. Dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan berorientasi hasil akan menjadi tameng bagi SKPD dalam menghadapi tim anggaran atau bahkan anggota dewan ketika pembahasan anggaran. Ia selalu berhasil menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dan meyakinkan bahwa apa yang kami lakukan tersebut adalah bagian dari sebuah upaya perubahan. Cara menjelaskan yang baik dan sikap optimis tersebut jelas membawa energi positif yang membuat pendengar untuk menyadari bahwa yang dikatakan sahabat ini memang benar adanya. “Selama ini tolok ukur keberhasilan kita tidak jelas. Makanya dengan adanya indikator yang terukur dan berorientasi hasil kita berharap akan ada perubahan. Kita punya dasar yang kuat untuk meminta anggaran” begitu ia selalu sampaikan. “Sekarang kita coba lakukan perubah. Kalau tidak ya selamanya tidak akan ada perubahan. Hanya akan begitu-begitu terus”. Penjelasannya jelas jauh lebih bisa diterima dibandingkan penjelasan saya. Posisinya sebagai sesama pegawai pemda jelas lebih bisa diterima karena ia juga berada pada posisi yang sama. Berbeda dengan saya yang mungkin dianggap sebagai ‘orang luar’ yang hanya memotret pemda dari satu sisi.

Banyak hal yang sempat saya diskusikan dengan sahabat ini selama masa penugasan, dari masalah kondisi kota yang tak ada perubahan dalam rentang waktu sepuluh tahun hingga permasalahan-permasalahan yang sulit untuk dijangkau oleh seorang pejabat eselon IV. Saya sendiri sering terlontar ide-ide yang mungkin bisa dia usung untuk membenahi masalah perencanaan dan lain sebagainya. Dia katakan “saya selalu coba lakukan itu bu. Saya buat semacam telaahan ataupun usulan dan saya sampaikan ke atasan”, “namun terkadang usulan itu tidak ada tindak lanjutnya. Tapi tidak mengapa yang penting kita sudah mengusulkan. Terserah mau ditindaklanjuti atau tidak, yang penting sudah kita sampaikan”. Ya…ia selalu terlihat optimis meski terkadang saya merasa cukup prihatin dengan karirnya yang tak juga menanjak sementara beberapa rekannya sudah lama menduduki eselon 3 bahkan ada juga yang sudah menjadi kepala SKPD. Untuk masalah ini ia tandaskan “Jujur bu, saya tidak terlalu mempermasalahkan jabatan. Saya cukup bahagia dengan kondisi saya. Saya hanya merasa sayang saja melihat para pejabat-pejabat yang tidak bisa berfikir strategis memikirkan seperti apa daerah kedepannya”. “Saya malas kalau disuruh menghadap dan meminta-minta jabatan ke Bupati. Makanya, saya diam saja kalau masalah itu.” Ya…konon katanya untuk mendapatkan sebuah jabatan harus rajin ‘sowan’ kepada kepala daerah. Hal itu tentu tidak hanya terjadi di pemda sahabat kita ini. Apalagi, diperparah lagi dengan kondisi perpolitikan yang semakin memperburuk jenjang karir pegawai pemda.

Beberapa bulan yang lalu saya menerima teleponnya. Ia katakan ia telah menjadi kepala bidang di salah satu SKPD. Ia katakan, “iya bu, saya menghadap Pak Bupati. Beliau katakan: kanapa kamu baru menghadap saya?”

…hah?

Saya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Satu hal yang mungkin bisa diambil pelajaran dari sini adalah bahwa dalam beberapa hal mungkin kita harus melakukan sesuatu diluar ‘idealisme’ karena aturan yang berlaku adalah aturan yang tidak ideal demi untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih besar dan sebagai bagian dari upaya untuk ‘menuntut hak’. Ya..kita tidak bisa berdiam diri melihat hak karir kita didzalimi seandainya memang kita punya kapasitas untuk bisa membuat perubahan dan secara realitas memang mempunyai kinerja yang lebih baik dibanding orang lain.

Setuju?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s