Bagaimana mengukur kinerja kecamatan?

‘Bu, kenapa dana partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi indikator kinerja kecamatan? Padahal kan kami tidak punya kegiatan untuk mendukung sasaran itu bu? Dasarnya apa kita memakai indikator itu, bu?’

 
Tidak heran kalau banyak yang mempertanyakan mengapa jumlah dana partisipasi masyarakat dijadikan sebagai indikator kinerja kecamatan. Saya sudah perkirakan hal itu. Apalagi soal sumbangan masyarakat ke masjid. Wah…tambah heboh diskusi. Tapi begitulah. Saya bersama tim mencoba melemparkan isu itu sebagai alat ukur kinerja kecamatan. Keyakinan saya bertambah kuat setelah kemarin siang di suatu hari minggu saya sempat ‘bertikai’ dengan rekan sekamar saya soal kinerja kecamatan. Yang mana dulu yang saya ceritakan ya? Pertikaian atau indikator-nya? Ah sama saja dua-duanya bisa sama-sama diceritakan.

Soal pertikaian saya sebenarnya diawali dari sebuah isu yang mengantarkan kami untuk beradu argumen soal kinerja camat. Kriteria apa yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menilai bagus tidaknya kinerja camat? Hmmm…pas sekali dengan apa yang selama ini saya geluti. Awalnya saya lebih berfokus pada bagaimana kecamatan memberikan pelayanan ke masyarakat terkait dengan pemberian rekomendasi atau surat keterangan yang dikeluarkan. Menurut saya ini cukup rasional. Ya tentu saja karena selama ini masyarakat sering mengeluh dengan pelayanan di kecamatan yang sering dianggap tidak ‘lincah’ dalam memberikan pelayanan. Dan yang sering dikeluhkan adalah ketidakpastian layanan. Saya tahu persis hal ini karena suami saya sendiri yang menyampaikan hal ini ketika yang bersangkutan mengurus KTP dan KK. Tapi, sekali lagi pelayanan KTP dan KK sesungguhnya bukanlah kinerja Kecamatan. Peraturan yang terkait dengan masalah kependudukan menyatakan bahwa urusan ini ditangani oleh SKPD tersendiri yang menangani masalah kependudukan. Makanya, saya anggap ketika suatu kecamatan telah berhasil memberikan layanan masyarakat yang baik berarti camat layak untuk mendapat suatu penghargaan.

Ternyata buat rekan sekamar saya itu tidaklah cukup. Dia justru mengungkapakan daerah-daerah di sekitar kami yang masih banyak bertebaran sampah di pinggir jalan. Saya membantah bahwa kebersihan di tempat pembuangan sementara (TPS) bukanlah murni tanggungjawab kecamatan, melainkan SKPD yang terkait dengan Kebersihan. Saya ungkapkan berbagai argumen karena saya merasa tahu tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan dari hasil-hasil diskusi yang selama ini saya hadapi. Ah..mungkin saya terlalu sombong…

Rekan saya ini tetap bersikeras bahwa itu adalah kinerja kecamatan. Memang benar, SKPD terkait yang berkewajiban untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA tapi setidaknya kecamatan punya fungsi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Ya..bagaimana kecamatan melakukan pembinaan kepada kelurahan kemudian kelurahan membina RW dan seterusnya hingga peran RT menjadi kuat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hmmm….menarik. Aspek partisipasi sangat luas. Ini juga yang selalu menjadi pertanyaan di benak saya kenapa Indonesia yang mempunyai lembaga perpanjangan tangan pemerintah hingga level RT tidak mampu menggerakkan masyarakat untuk pembangunan. Sebaliknya, di australia, mereka tidak punya RT/RW tapi bisa bagus. Ah sebaiknya saya tak perlu memperbandingkan. Tapi, ini justru menjadi ide segar untuk mendayagunakan konsep-nya Robert Putnam tentang social capital. Di tulisan lain akan saya coba kupas tentang hal ini.

Ya kembali pada aspek kebersihan di kecamatan. Saya akui memang sebenarnya kesadaran masyaraka bisa dibentuk lewat jalur RW/RT. Caranya? Ya dengan menggiatkan kegiatan kerja bakti dan memberikan sosialisasi tentang pembuangan sampah. Saat ini, saya sendiri pun baru tahu, kalau ada jam-jam tertentu waktu yang diperbolehkan untuk membuang sampah. Saya yang tinggal di dekat TPS memang lebih suka membuang sampah di TPS dari pada berlangganan. Tapi, ya itu tadi saya baru tahu tentang peraturan tentang waktu pembuangan sampah. Nah, soal kerja bakti saya sudah mencoba memasukkannya sebagai alat ukur kinerja kecamatan. Maksudnya begini, ketika suatu kecamatan berhasil menggerakkan kelurahan hingga tingkat RW dan RT untuk bekerja bakti maka ia dianggap berhasil dalam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya, kalau suatu kecamatan tidak pernah ada aktivitas kerjabakti maka ia dianggap gagal dalam menggerakkan masyarakat.

Tinggal sekarang, so what? Kalau mengandalkan papan bicara mungkin tidak akan cukup anggaran kecamatan untuk membuatnya. Blum lagi kalau harus mengumpulkan masyarakat untuk diberikan sosialisasi di suatu hotel atau gedung pertemuan. Jelas anggaran kecamatan akan jebol. Jadi? Pemberdayaan kelurahan, RW hingga RT pada dasarnya sudah melekat dengan budaya lokal yang hidup dan berkembang. Hanya saja saat ini kebiasaan itu sudah mulai pudar. Lihat saja kegiatan peringatan tujuhbelasan sudah jarang lagi dilaksanakan. Hanya kelurahan-kelurahan tertentu saja yang masih berusaha menghidupkannya.

Nah kembali pada pertanyaan di atas, mangapa dana partisipasi dijadikan sebagai indikator kinerja kecamatan? Jadi begini ceritanya, kecamatan punya peran kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan. Dari ketiga peran inilah saya bersama tim mencoba untuk menggali apa sebenarnya alat ukur yang tepat untuk menilai kinerja kecamatan. Saya juga mencoba mengaitkan peran ini dengan seksi-seksi yang ada di kecamatan. Aspek dana partisipasi masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat. Dari hasil diskusi dengan rekan-rekan di kecamatan kami mendapat informasi bahwa seksi ini berfungsi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Lalu, apa alat ukur keberhasilannya? Sederhana sekali logika yang saya pakai. Pemberdayaan masyarakat dikatakan meningkat seandainya pemerintah daerah berhasil menggalang kekuatan masyarakat dalam berbagai kegiatan baik pembangunan, kemasyarakatan maupun keagamaan. Dalam aspek pembangunan, yang terfikir adalah kerja bakti. Ya karena inilah yang memang melekat sebagai budaya bangsa yang selama ini dipelihara. Hanya saja, memang karena dampak pertumbuhan ekonomi serta kemajuan teknologi kegiatan ini sudah mulai terkikis.

Lalu, siapa yang harus menggerakkan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungannya? Kecamatan. Sesuai dengan peran kecamatan dalam hal pelaksanaan fungsi kemasyarakatannya maka menggerakkan kerja bakti menjadi satu tugas utama kecamatan. Ya bagaimana tidak, buat apa ada RW hingga RT kalau untuk mengajak masyarakat kerja bakti saja tidak bisa. Nah, dana partisipasi pada dasarnya hanyalah alat ukur yang mencoba mengkuantifikasi frekwensi kegiatan kegiatan kerja bakti di kecamatan. Kecamatan dinilai keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat ketika jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan lebih tinggi atau lebih sering dibandingkan dengan kecamatan lain. Nilai uang/dana pada dasarnya hanyalah alat untuk mengukur tinggi rendahnya proses pemberdayaan masyarakat yang telah digalang oleh kecamatan.

Bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? Tidak ada kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran. Arti kata tidak ada kegiatan ini pada dasarnya mengandung dua makna. Pertama, kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang spesifik didanai oleh APBD alias kegiatan belanja langsung sebagaimana yang ada dalam permendagri 13 tahun 2006. Mengapa hal ini dipertanyakan? Selama ini timbul persepsi bahwa pertanggungjawaban kinerja adalah pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari belanja langsung APBD. Artinya, ketika tidak ada kegiatan yang terkait maka tidak bisa diukur keberhasilannya. Kedua, kegiatan yang di maksud adalah kegiatan secara umum baik ada maupun tidak ada dalam APBD. Pertanyaannya kemudian, kalau tidak dibiayai oleh APBD apa saja yang dilakukan oleh seksi pemberdayaan masyarakat? Hmmm,…kesannya kalau tidak ada APBD-nya mereka tidak dimintakan pertanggungjawaban. Sesungguhnya tidak demikian, tanpa alokasi belanja langsung pun banyak hal yang sudah dilakukan oleh seksi ini. Hanya saja kesalahan pengertian itu lah yang membuat kecamatan belum memahami konsep kinerja. Karena sesungguhnya akuntabilitas kinerja adalah akuntabilitas atas pelaksanaan tupoksi bukan sekedar akuntabilitas kegiatan yang dilaksanakan melalui belanja langsung dalam APBD.

Bagaimana menurut anda?

5 thoughts on “Bagaimana mengukur kinerja kecamatan?

  1. apakah indikator kinerja kecmatan tidak bisa kita lihat pada keberhasilan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan ? pasal 15 PP 19 tahun 2008…dan keberhasilan pelaksanaan tugas/kewenangan yg dilimpahkan dari bupati kpd camat

    1. Maaf baru dibalas mbak yuli. terima kasih atas komentarnya. benar, pasal 15 PP tersebut sebenarnya sudah menggambarkan tugas kecamatan. Hanya saja dalam peraturan tersebut tidak ditetapkan ukuran2 kuantitatif yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penilaian kinerja. Bisa saja seorang camat mengaku telah melaksanakan pasal 15, hanya pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apa indikatornya? indikator2 atas keberhasilan pelaksanaan koordinasi tentunya harus ditetapkan untuk meyakinkan bahwa kecamatan telah benar2 melaksanakan tupoksi dengan baik. nah dalam tulisan saya tersebut sebenarnya saya mencoba menawarkan alat-alat ukur yang bersifat kuantitatif yang dapat digunakan untuk menilai kinerja camat secara objektif.

  2. indikator2 kinerja camat saya setuju dgn Ibu Yuli lebih diarahkan pd eksplorasi Pasal 15-22 dalam PP 19/2008. Baik tugas atributif maupun delegatif termasuk penyelenggaraan PATEN (Pelayanan Adm Terpadu Kecamatan).
    Hanya saja tugas pemberdayaan masy (Pasal 16) yg diusung PP tdk hanya pemberdayaan pada aspek perencanaan pembangunan tapi seperti di gagas Ibu Nur Ana Camat mestinya lebih proresif memberdayakan aspek kesehatan lingkungan, kebudayaan, dst.
    Dengan demikian Camat betul-betul sebagai satuan kerja yang bersifat lini dan sngat dekat dengan masyarakat.

    1. Makasih sudah mampir pak Sagiyo… Benar pak…namun dalam banyak hal untuk mewujudkan kinerja kecamatan yang optimal kecamatan masih punya kendala. masalah utama yang sering dikeluhkan teman2 di kecamatan adalah masalah kewenangan yang di satu sisi di minta berkinerja maksimal tapi dari kewenangan banyak dibatasi. akhirnya yang berjalan lebih banyak pada fungsi koordinasi

  3. selama ini yang saya rasakan bhw kecamatan hanya menjadi “jembatan” saja..menjembatani keinginan pemerintah terhadap masyarakat dan sebaliknya, juga hanya menjembatani (“mengetahui”) urusan masyarakat melalui kelurahan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s