PIALA AKUNTABILITAS: ADA APA DENGAN SUKABUMI?

Apa sih yang membuat Sukabumi begitu hebat dalam penyusunan LAKIP sehingga pertengahan Februari lalu pemkot tersebut mendapat award Piala Akuntabilitas?

Barangkali itulah pertanyaan yang paling krusial untuk diajukan ketika kita sebagai tim penyusun LAKIP tingkat Pemerintah Prov/Kab/Kota. Atau justru sebaliknya: ah emang gue pikirin…yang penting LAKIP sudah disusun dan dikirim ke menpan tepat waktu. Habis itu yah…disimpan di lemari.

Saya yakin bukan pernyataan kedua yang kita ungkapkan. Bagaimana tidak, sebagai tim penyusun pasti lah kita berharap ada feedback atas apa yang sudah kita lakukan. Kalau tidak…bukankan itu sama dengan kita sudah melakukan suatu kesia-siaan? Hmmm…dari sisi insentif finansial saya percaya paling tidak ada lah honor atau dalam bentuk apa pun lah yang cukup untuk membayar kelelahan tersebut. Tapi, dari sisi kepuasan pribadi pasti ada yang kurang jika hasil kerja keras tersebut tidak dimanfaatkan.

Jadi, mari kita coba belajar dari Sukabumi.

Memang memprihatinkan kondisi per-LAKIP-an. Maaf, sesungguhnya bukan LAKIP tapi SAKIP alias Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP pada dasarnya hanyalah muara dari sebuah SAKIP yang dimulai dari RPJMD, Renstra, Renja, Tapkin baru kemudian diakhir tahun disusunlah LAKIP. Artinya, sistem tersebut baru akan berjalan dengan baik jika keseluruh subsistem yang menopang terlah terbangun dengan baik. Perjalanan konsep akuntabilitas kinerja instansi pemerintah hingga saat ini sudah berjalan lebih dari satu dasawarsa. Lalu, kenapa hanya satu Pemerintah Kabupaten/Kota yang hasil evaluasinya mendapatkan skor B (65-75)?

Dalam tulisan sebelumnya saya telah menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab adalah ketidaksinkronan peraturan yang dikeluarkan untuk mendasari pembangunan konsep SAKIP dan peraturan yang selama ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Hanya saja dalam tulisan tersebut saya belum secara detail menjelaskan apa sebenarnya hal-hal krusial yang harus ditindaklanjuti.

Permenpan nomor 13 tahun 2010 tentang Juklak Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 telah menyebutkan bahwa evaluasi mencakup seluruh sub unsur pembangun SAKIP, bukan hanya LAKIP saja. Jadi, evaluasi mencakup perencanaan stratejik baik RPJMD maupun Renstra SKPD, Indikator Kinerja Utama, Renja, Tapkin, LAKIP, evaluasi LAKIP, dan pencapaian kinerja. Hmmmm banyak bukan? Wajar saja kalau yang awalnya kita jadikan andalan adalah LAKIP ternyata hasil evaluasi atas AKIP-nya jeblog. Ya…itu tadi karena komponen pembangun yang ada di hulu belum terbangun. Atau, sudah terbangun tapi belum memenuhi syarat.

Hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia sudah menyusun RPJMD kecuali daerah-daerah pemekaran baru yang belum sempat menyusun. Renstra SKPD? Kebanyakan SKPD juga sudah menyusun. Renja SKPD? Hmmm…kalau formulir saya yakin pasti sudah banyak yang menyusun. RKPD tidak akan mungkin disusun tanpa masukan program dan kegiatan dari masing-masing SKPD. Jadi, kalau SKPD ditanya apakah menyusun Renja maka yang dimaksudkan adalah formulir tersebut. Nah, bagaimana kalau dari sisi dokumen? Maksudnya begini, Permendagri 54 Tahun 2010 pada dasarnya sudah menggariskan arahan tentang sistematike Renja SKPD. Hanya saja Permendagri yang baru tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Dari segi sistematika bisa jadi ya. Tapi, jika dilihat dari substansi? Tunggu dulu….

Untuk Penetapan Kinerja (Tapkin) sudah semakin banyak pemerintah daerah termasuk SKPD yang menyusun Tapkin. Lagi-lagi permasalahannya juga masih sama. Tapkin yang disusun masih belum sesuai dengan harapan menpan. Kunci dari semua kunci atas kelemahan dokumen-dokumen perencanaan tersebut ada di Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum pemda belum menetapkan IKU. Inilah yang sebenarnya menjadi sumber dari sumber permasalahan penyebab rendahnya hasil evaluasi SAKIP.

Untuk penjelasan lebih detail….tunggu pesan-pesan setelah ini..he..he… maksud saya akan dibahas dalam tulisan lain. Kualitas IKU belum memenuhi kriteria SMART, specific, measureable, accurate, relevan, dan timeliness.

Bagaimana dengan Sukabumi?

Begitu mendapat informasi bahwa Sukabumi mendapatkan Piala Akuntabilitas langsung saya buka wesite pemkot tersebut. Alhamdulillah ternyata transparansi pemkot Sukabumi luar biasa. Dokumen-dokumen perencanaan termasuk LAKIP lengkap bisa di download. Dari situ lah saya scan sejenak untuk melihat: apa yang menarik dari Sukabumi? Memang benar. Selaras dengan juknis evaluasi AKIP pemkot Sukabumi sudah menetapkan IKU dalam sebuah dokumen tersendiri. Lebih dari itu kualitas IKU juga sudah memenuhi kriteria SMART. Kalau tidak bagaimana pemkot bisa mendapat Piala Akuntabilitas ya….

IKU sudah….lalu apa lagi ya? IKU yang sudah ditetapkan haruslah dimanfaatkan untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan RPJMD, RKPD, Renja, dan TAPKIN. Keseluruh dokumen perencanaan tersebut harus mengacu pada IKU. Kalau tidak? Ya..buat apa ditetapkan IKU kalau kemudian tidak diaplikasikan. Jadi, seluruh dokumen perencanaan tersebut selaras. Tentu saja, dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renja dan Tapkin harus ditetapkan target-target terukur yang akan dicapai. Lagi-lagi, kalau tidak ya…percuma. Dokumen perencanaan menjadi sekedar kata-kata pemanis bibir.

9 thoughts on “PIALA AKUNTABILITAS: ADA APA DENGAN SUKABUMI?

  1. Saya belum tahu apakah nilai evaluasi yang rendah untuk sebuah Lakip ada sanksinya. kalau sanksi itu tidak ada saya khawatir kesimpulan evaluasi dari tahun ketahun ya klise saja alias tidak ada kemajuan alias semua asistensi atau pendampingan yang pernah ada sia-sia saja. secara keilmuan apa sih sulitnya bikin lakip yang baik. tapi persoalannya menjadi lain jika bangunan sakipnya abal-abal dan ujung-ujungnya kualitas iku juga menjadi abal-abal. untuk mendorong agar instansi bersungguh-sungguh dalam berakuntabilitas maka mereka harus tahu akibatnya,

    1. untuk saat ini memang baru pada pemberian reward pak…tapi kemudian menpan mencoba menggagas untuk melekatkan perbaikan implementasi SAKIP ini pada restunya untuk mengizinkan instansi pemerintah dalam menerapkan reformasi birokrasi khususnya penerapan remun yang mengharuskan adanya perbaikan implementasi SAKIP.

  2. boleh minta kirimkan lakip skpd dan lakip pemkab dan iku ke email saya. saya mau mempelajarinya. terimakasi

  3. Ibu Nur Ana Sejati saya boleh minta kirimkan lakip skpd dan lakip pemkab dan iku ke email saya. saya mau mempelajarinya. terimakasi

  4. Apakah IKU tiap RPJMD Kota/Kab. itu berbeda dan tidak terukur, bukankah pembuatan semua RPJMD harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sama…..

    Terus Apakah LAKIP yang dilaporkan kinerja nya yang indikator UTAMA saja,….????

    Mohon pencerahanannya……..

    terima kasih

  5. Mohon informasinya Ibu : apakah isi LAKIP itu dapat dipertanggungjawabkan? maksudnya apakah dalam pembuatannya dimungkinkan ada pembohongan? bisa jadi jika ditinjau dari segi proses
    sekarang ini landasan hukum LAKIP apa ya Bu? terima kasih atas informasinya

    1. terima kasih sudah mampir di blog ini Pak Sutanto. Pertanyaan yang sangat menarik dan bisa jadi sangat panjang pembahasanya. Lakip sesungguhnya adalah satu jalan yang panjang. Artinya, LAKIP yang saat ini sudah dihasilkan banyak instansi pemerintah masih harus diperbaiki secara terus menerus. Pendeknya, masih belum pada level implementasi yang sempurna. Terkait dengan apakah isinya dapat dipertanggungjawabkan idealnya jawabannya iya. sayangnya kondisi yang ada tidak demikian. kendala yang paling utama adalah tidak tersedianya data-data yang akurat. selama ini yang saya tau data yang cukup bagus ada di dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan badan KB. ketiga SKPD tersebut bisa dibilang sudah memiliki sistem pengumpulan data yang cukup baik. artinya, data-datanya bisa ditelusur dan bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, tentang jumlah anak putus sekolah. Dinas pendidikan sudah bisa menyediakan data tentang detil anak tersebut dulunya sekolah dimana. berbeda dengan data dinas sosial yang sepanjang pengetahuan saya masih belum bisa menyediakan data yang akurat tentang detil angka kemiskinan hingga level siapa dan alamatnya. atau tentang data anak jalanan, siapa nama anaknya dan dimana rumahnya. data tersebut masih belum dimiliki. implikasinya, untuk menghindari ‘pembohongan’ dalam lakip disajikan data yang akurat tapi tidak relevan, tidak berorientasi hasil, dan tidak terlalu bermanfaat. Misal, sebatas pada data output seperti jumlah anak jalanan yang mendapatkan bantuan, jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan. sebatas itu. atau, jika dipaksa harus menyediakan data yang ideal, data sebatas angka di kertas, tidak bisa ditelusur.
      Untuk saat ini landasannya permenpan 53 tahun 2014.
      Oya, link berikut mungkin bisa jadi pencerahan bagaimana penerapan SAKIP (sistem akuntabilitas kinerja ) yang ideal: http://www.warungkopipemda.com/bagaimana-praktik-akuntabilitas-kinerja-di-australia/. tulisan saya terkait akuntabilitas lebih banyak saya posting ke situs ini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s