Penerimaan Pembiayaan dari Penggunaan SiLPA Tidak Terealisir 100%. Adakah yang Salah?

Awalnya ketika membaca LRA salah satu pemda saya melihat hal tersebut baik-baik saja alias tidak ada masalah. Pikir saya Penerimaan pembiayaan dari penggunaan SIiPA yang realisasinya tidak mencapai 100% sama dengan belanja ataupun pendapatan yang kadang tidak pas 100%. Yah…meleset-meleset sedikit dari rencana lah. Saya baru tersadar ketika pada saat yang sama rekan saya mempertanyakan hal tersebut. Saat itu juga sebenarnya rekan saya sudah menjelaskan juga bahwa SiLPA mencerminkan Kas pemda. Jadi, kalau ada selisih maka pastilah ada permasalahan di Kas. Tapi ternyata jawaban tersebut justru menyisakan pertanyaan-pertanyaan lain yang menuntut penjelasan. Namun karena penugasan yang pendek dan banyak hal yang perlu dilakukan saya tidak sempat melakukan petualangan di google dan referensi lainnya. Baru kali ini saya ada waktu untuk berselancar menikmati waktu.

Apa itu SiLPA
Pada dasarnya kunci dari segala kunci permasalahan ini ya jelas lah peraturan terkait. Nah, untuk mendapatkan penjelasan yang super muantap mari kita coba kaji dengan bertanya kepada SAP, BULTEK dan Peraturan terkait.

Tentunya sebelum masuk pada permasalahan ini yang harus dipahami terlebuh dahulu adalah apa itu SiLPA.

PSAP 02 paragraf 60 menjelaskan: Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Kalau dari penjelasan ini memang benar dan sederhana saja. Apalagi kalau dilihat dari struktur LRA, SiLPA terlihat dari hasil penjumlahan seluruh penerimaan dan dikurangi dengan seluruh pengeluaran selama satu periode.

Hmmm….sepertinya penjelasan dari PSAP 02 tersebut masih jauh untuk menjawab pertanyaan di atas. Sebentar…mari kita coba buka referensi yang lain…zzzzzz..

Setelah hampir satu jam berpetualangan di dunia SILPA akhirnya nemu juga jawabannya.

Untuk sampai pada jawaban tersebut mau tidak mau memang harus memahami apa dan bagaimana itu SILPA. Butuh waktu ..meskipun dari setiap proses petualangan mencari pemahaman tentang masalah tersebut banyak pencerahan yang diperoleh. Baiklah..demi mendapatkan penjelasan yang tuntas mari kita mulai dari konsep dasar dulu, yaitu persamaan dasar akuntansi. Masih ingat?

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS
ASET-KEWAJIBAN = EKUITAS

Ah.. sederhana sekali sebenarnya. Tapi justru dari kesederhanaannya itulah banyak hal yang terlewatkan dan baru tersingkap setelah menemui permasalahan.

Ada baiknya contekan dari Bultek 02 Neraca Awal halaman tiga saya copy mentah-mentah di sini baru kita diskusikan bersama.
Neraca mencerminkan persamaan akuntansi yang umum dikenal yaitu:

Aset = Kewajiban + Ekuitas

Ekuitas pemerintah disebut ekuitas dana. Ekuitas dana pemerintah berbeda dengan ekuitas sektor komersial. Ekuitas di sektor komersial mencerminkan sumber dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan ekuitas dana pemerintah merupakan selisih aset dengan kewajiban, sehingga persamaan akuntansinya menjadi:

Aset – Kewajiban = Ekuitas dana

Akun-akun neraca dikembangkan secara berpasangan. Akun-akun aset dan kewajiban berpasangan dengan akun-akun yang ada dalam ekuitas dana.

Contoh: Kas berpasangan dengan SiLPA, Persediaan berpasangan dengan Cadangan Persediaan, Piutang berpasangan dengan Cadangan Piutang, Investasi Jangka Panjang berpasangan dengan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap berpasangan dengan Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Utang Jangka Pendek berpasangan dengan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Hmmm…benar bukan ternyata ‘hasil penemuan’ ini juga menjawab logika kenapa muncul rumus analisis laporan keuangan yang pernah diberikan rekan saya bahwa SiLPA = Kas di bendahara pengeluaran + Kas di Kas Daerah – Utang Pajak. Contoh sebagaimana yang dikemukakan dalam Bultek tersebut disebutkan Kas berpasangan dengan SILPA tentu tidak serta merta jumlah SiLPA sama dengan total Kas. Mengapa? Ya Karena SiLPA tidak termasuk kas di bendahara penerimaan dan kas hasil pemungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran. Makanya, alat uji SiLPA = Kas di Kas Daerah + Kas di bendahara Pengeluaran – Utang Pajak muncul di situ.

Pertanyaan yang bisa muncul dari persamaan SiLPA pastinya adalah kenapa tidak seluruh Kas? Kenapa tidak termasuk kas di bendahara penerimaan? Hmm…sepertinya sangat sederhana…tapi saya sendiri baru paham sepaham pahamya setelah membaca kembali Bultek dan peraturan terkait. Jawabannya sebenarnya ada di contoh berikutnya yaitu ….eh maaf tidak termasuk dalam contoh tapi kalau anda lihat di format Neraca sebagaimana di PSAP 01 di Ekuitas Dana Investasi – Pendapatan yang Ditangguhkan berpasangan dengan kas di bendahara penerimaan. Kok bisa?

Pertama, mari kita kembali kepada PSAP 01 tentang basis akuntansi bahwa:

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

…hmmm harus berfikir dan mencari dulu..dan yang utama: pulang dulu karena sudah jam lima..

…keesokan harinya masih tetap berpaku pada masalah ini bahkan saat mencuci piring pun masih terbayang-bayang dan mereka jawab hal ini. Setelah mencari jawab dan nanya kesana kemari ke mbah google akhirnya saya dapatkan jawabannya dari Konsultasi di web KSAP. Inilah contekannya.
Kas di kas daerah dan kas di bendahara penerimaan merupakan uang pemda, sebagai aset kas tersebut disajikan di neraca. Sehubungan dengan penerapan basis kas untuk pendapatan, maka penerimaan pendapatan baru diakui sebagai pendapatan setelah disetor ke rekening kas umum daerah. Dalam hal masih adanya kas di bendahara penerimaan berarti pendapatan tersebut belum disetor ke rekening kas umum daerah dan belum diakui sebagai pendapatan. Oleh karena itu jumlah tersebut bukan bagian dari SILPA, tetapi dicatat sebagai Pendapatan ditangguhkan pada Pos Ekuitas Dana Lancar.
Kas di bendahara pengeluaran merupakan uang persediaan (kas kecil/petty cash) yang diberikan BUD kepada SKPD. Uang tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kas BUD, sehingga kalau masih ada sisa per tanggal neraca (31 Desember) diakui sebagai SILPA.

Hmmm….ternyata jawabannya kembali pada basis akuntansinya. Tapi, masih ada sekelumit pertanyaan atas pendapatan ditangguhkan ini. Kalau begitu, bagaimana pencatatannya kalau bendahara penerimaan menyetorkan kas tersebut ke kasda? Ah…ternyata jawabannya gampang saja: tinggal membalik dengan mendebet pendapatan ditangguhkan dan mengkredit kas di bendahara penerimaan. Di sisi lain, juga harus dilakukan pengakuan atas pendapatan tahun berikutnya dengan menjurnal Kas di Kasda pada Pendapatan. Artinya, tahun berikutnya pemerintah daerah harus menganggarkan pendapatan sebesar pendapatan yang ditangguhkan tersebut. Tuntas lah sudah masalah pendapatan ditangguhkan. Tapi, apakah pertanyaan di atas sudah terjawab? Belum…jadi?

Penggunaan SiLPA

Jawaban pertanyaan di atas sebenarnya sudah saya dapatkan kemarin sore menjelang pulang. Ternyata jawabannya ada di Permendagri 13 Tahun 2006. Mau tau pasal yang mana?

Pasal 137 menyatakan: Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan

Jadi jelas bukan? Apanya yang jelas ya? Untuk permasalahan di pemda ini sebenarnya lebih cocok point c yaitu penggunaan SiLPA digunakan untuk mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Hanya saja sebenarnya masalahnya tidak di situ. Realisasi yang belum 100% pada dasarnya jawabannya sangat sederhana seperti yang diungkapkan rekan saya yang selaras dengan persamaan dasar akuntansi bahwa SiLPA berpasangan dengan Kas. Artinya? Karena, kalau realisasi tidak sampai 100% berarti ada kas sebesar selisih itu yang harus bisa dijelaskan.

Hmmm….sederhana dan mungkin pertanyaan yang saya pendam ini sangat ecek-ecek. Tapi, dari ecek-ecek itu satu myelin terbangun setelah melakukan petualangan pemikiran berjam-jam.

Trus apa yang seharusnya dilakukan seandainya Penggunaan SilPA tidak terealisir 100%? Yang harus dilakukan adalah kembali pada konsep penyajian yang full disclosure. Artinya, harus ada penjelasan atas selisih ini di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
(13 April 2012)

One thought on “Penerimaan Pembiayaan dari Penggunaan SiLPA Tidak Terealisir 100%. Adakah yang Salah?

  1. hemat saya dana silpa bisa di gunakan berdasarkan persetujuan DPR… namun apabila DPR/DPRD,, tdk menyetujui peruntukan dana silpa…. apakah kita bisa menggunakan dgn peruntukan yang benar dan jelas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s