PNS BERKINERJA TINGGI: SEKEDAR UTOPIA?

Membayangkan mendapatkan pelayanan publik yang memuaskan di negeri ini sama halnya dengan mengangankan para PNS bekerja secara profesional dan mempunyai integritas tinggi. Benarkah PNS berkinerja tinggi hanya sekedar utopia? Mungkin, apalagi kalau saat ini menengok rekan-rekan yang berkarir di Pemerintah Daerah. Sangat sulit menemukan individu-individu yang enerjik dan selalu tanggap dengan perubahan.

 

Seleksi penerimaan PNS yang dilakukan oleh pemerintah daerah beberapa minggu terakhir ini sepertinya tidak akan mengubah banyak wajah pelayanan publik yang diberikan. Diakui, proses seleksi sudah sedikit mengarah pada perbaikan, dalam arti lebih fair dan sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan. Namun demikian, dalam perjalanannya, baik dalam penempatan ataupun promosi jabatan masih diragukan bahwa mereka yang memegang jabatan adalah orang yang kompeten.

 

Tulisan berikut akan mencoba menganalisa mengapa PNS di negara maju bisa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada seluruh warga negara sedangkan kita tidak?  Jelas, dalam banyak hal perbedaan ideologi, ekonomi dan nilai-nilai tidak dapat dipungkiri menjadi latar belakang perbedaan tersebut. Namun demikian, pada dasarnya membandingkan kinerja PNS di negara maju tidak lah jauh berbeda dengan membandingkan kinerja sumber daya manusia di sektor swasta di negeri ini. Permasalahan yang dihadapi organisasi sektor publik di barat sama dengan yang dihadapi di negara berkembang. Faktor politis, birokrasi, cenderung pada status quo sama-sama dihadapi oleh kedua macam negara. Hal ini mengingat karakteristik organisasi publik di mana pun juga adalah sama, dari Canada sampai Kenya.

 

Perubahan kinerja SDM di negara maju tak lepas dari reformasi sektor publik yang secara konsisten dilaksanakan dengan mengadopsi konsep New Public Management (NPM). Konsep dasar dari NPM adalah menggunakan prinsip-prinsip bisnis atau organisasi sektor swasta dalam mengelola instansi pemerintah. Misalnya, marketization, fokus pada hasil, dan focus pada client. Dalam hal pengelolaan SDM, negara-negara OECD telah melakukan reformasi yang berfokus pada economic efisiensi dengan melakukan downsizing atau pemangkasan jumlah PNS dan tuntutan akuntabilitas kinerja individu dan yang lebih tinggi dan beretika. Reformasi yang paling krusial adalah status kepegawaian, dari job for life atau pegawai seumur hidup menjadi fixed-term contract atau dengan sistem kontrak. Perubahan-perubahan semacam ini secara langsung memaksa organisasi publik maupun PNS untuk berbenah. Jika tidak, bayangan PHK atau penurunan jabatan sudah di depan mata.

 

Di sisi lain, untuk mempertahankan hengkangnya individu-individu yang berkinerja tinggi, negara-negara tersebut memberikan fleksibilitas yang besar kepada para line-manager atau manajer tingkat menengah ke bawah. Para manajer ini mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang stake-holder yang mereka hadapi. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi di tingkat bawah dapat lebih cepat diselesaikan tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit. Mereka juga menerapkan performance based-pay atau remunerasi. Hal ini membuat karir di organisasi publik menjadi lebih kompetitif. Berbeda dengan di negeri ini dimana kebanyakan masyarakat masih menaruh harapan yang tinggi untuk menjadi PNS, masyarakat di negara maju cenderung berorientasi membangun karir di sektor swasta.

 

Sebenarnya penerapan prinsip-prinsip bisnis dalam organisasi publik di negeri ini sudah banyak diterapkan, tapi masih sebatas pada BUMN seperti Telkom dan Jasa Marga. Seleksi pejabat yang cukup ketat dengan mendasarkan pada fit and proper test telah menciptakan kondisi yang fair dalam promosi dan mampu memilih pejabat yang benar-benar kompeten. Perubahan manajemen tersebut mau tidak mau harus dilakukan mengingat tuntutan agar organisasi tetap eksis.

 

Di sisi lain, reformasi selain pada BUMN sebenarnya juga sedang digagas. Beberapa instansi vertikal telah melakukan reformasi birokrasi. Sayangnya, hanya sebatas remunerasi tanpa melakukan reformasi pengelolaan SDM secara menyeluruh. Remunerasi yang saat ini diterapkan pada departemen keuangan sejatinya bukanlah performance-based pay, yaitu suatu sistem penggajian yang mendasarkan pada kinerja individu. Remunerasi, sampai saat ini, lebih dipahami sebagai tambahan penghasilan yang signifikan tanpa ada tuntutan kinerja yang lebih bagus. Tak heran, remunerasi menjadi impian seluruh PNS. Kalau reformasi diterapkan secara integral, maka para PNS mungkin akan berfikir ribuan kali untuk mengangankan remunerasi karena mereka dituntut bekerja lebih keras dengan bayang-bayang PHK.

 

Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang memuaskan sebenarnya sudah semakin deras. Sayangnya, tidak banyak pemerintah daerah merespon dengan melakukan reformasi pengelolaan SDM. Penerapan otonomi daerah seharusnya menjadi momentum yang tepat untuk mengadopsi prinsip-prinsip manajemen SDM yang selama ini diterapkan oleh swasta dan terbukti mampu meningkatkan kinerja organisasi.

 

To sum up, PNS berkinerja tinggi dan berintegritas bukanlah sekedar konsep yang mengawang-awang yang tidak dapat diwujudkan. Mereka ada karena meraka diciptakan oleh sebuah sistem, bukan muncul dengan sendirinya apalagi mengharap mereka bermetamorfosis secara sukarela. Sistemlah yang memaksa mereka untuk berubah.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s